Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melibatkan ahli investasi untuk mengelola dana haji sehingga dapat dikembangkan dengan optimal. 

Harapannya, keuntungan yang dihasilkan dapat mendukung subsidi biaya haji.

"Pertama, tentu saja soal investasi itu kalau dalam UU itu investasi itu harus menguntungkan, aman. Itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH. Selama ini kan larinya ke sukuk saja kan, aman, cuma memang belum maksimal, karena sukuk sudah ada takarannya," kata Wapres dikutip dalam keterangan resminya, Senin (20/2/2023).

Wapres menekankan ahli-ahli investasi tersebut harus dapat mengelola keuangan menjadi usaha yang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji, misalnya travel, perumahan, katering, dan sebagainya.

Lebih jauh, Wapres mendorong persiapan kebutuhan haji dilakukan dengan maksimal. Dia meminta pihak-pihak terkait terus melakukan evaluasi, sehingga pelayanan bagi jamaah haji Indonesia dapat optimal.

"Saya minta terus dievaluasi ya. kemarin itu sudah bagus di kesehatan, itu sudah lebih bagus ya untuk penanganannya di Arafah, Mina itu," tegas Wapres.

Menurut Wapres, pelayanan haji yang mencakup kesehatan, pembimbingan haji, konsumsi, serta akomodasi harus ditingkatkan kualitas pelayanannya. 

"Saya kira harus optimal ya, pelayanan ini kan menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah bimbingan haji, menyangkut masalah pemondokan, masalah tempat yang jangan terlalu jauh, kemudian juga kateringnya,” imbau Wapres.

"Ini memang (perlu optimalisasi pelayanan) karena itu ongkos haji ada kaitannya dengan biaya-biaya ini, pelayanan itu," pungkasnya. (NIA)